KPK Tegaskan Tak Dilibatkan Awal Pembuatan Program Kartu Prakerja

Posted on

Lahiya.com – – Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berkomitmen untuk mengawal realokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19, baik di pusat maupun daerah, mengingat anggaran yang dialokasikan pemerintah sangat signifikan. Di antaranya anggaran untuk jaring pengaman sosial, termasuk di dalamnya bantuan sosial (bansos).

Program kartu prakerja pada awalnya di-desain dalam kondisi normal sesuai Perpres Nomor 36 Tahun 2020, namun di masa pandemi ini kemudian diubah menjadi semi bansos dengan anggaran Rp20 Triliun untuk 5,6 juta target peserta. 

Plt Juru Bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati mengungkapkan, sejatinya, lembaganya tidak terlibat sejak awal program tersebut disusun hingga kemudian bergulir. KPK juga tak terlibat dalam pembuatan aturan, desain dan mekanismenya.

“Namun, kami mendengar suara masyarakat terkait pendaftaran yang tidak memenuhi syarat, maupun mereka yang mendaftar bukan target utama program kartu prakerja,” kata Ipi kepada awak media, Rabu, 24 Juni 2020.

Ipi menerangkan, Pada 6 Mei 2020 Menteri Koordinator Perekonomian bersama Project Management Office dan kementerian terkait memang mendatangi KPK untuk memaparkan secara rinci tentang Program Kartu Prakerja dan membuka ruang untuk KPK melakukan perbaikan. 

KPK ketika itu, kata Ipi menyambut semangat untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar program ini bisa berjalan dengan baik di masa depan, tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya. Maka itu, KPK kemudian melakukan kajian terhadap program tersebut sebagai pelaksanaan tugas monitoring.